MY Consulting Center

July 2, 2009

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Bagian II)

Filed under: Tax — Tags: , — MYCC @ 9:59 am

Pada bagian yang lalu saya telah membahas bagaimana mekanisme untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang apabila diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut pajak. Dalam artikel ini, saya akan melanjutkan bagaimana apabila yang mengajukan adalah pihak yang memotong atau memungut pajak tersebut.
Definisi dari pajak yang seharusnya tidak terutang ialah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak yang memotong atau memungut pajak adalah mengajukan permohonan kepada DJP dan kemudian SKPLB akan diterbitkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak permohonan diterima lengkap.
Permohonan diajukan oleh pihak yang membayar hanya jika:
1. Pihak yang dipotong atau dipungut tidak memiliki NPWP.
2. Pihak yang dipotong atau dipungut adalah Subjek Pajak Luar Negeri.
3. Terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungut.
Lampiran yang diperlukan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah:
• Bukti pemotongan / pemungutan pajak yang asli.
• Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
• Surat permohonan dan surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan.
• Alasan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
Proses dan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh pihak pemotong atau pemungut adalah sama dengan apabila permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut. Tiga bulan setelah permohonan akan diterbitkan SKPLB, yang kemudian satu bulan sesudahnya akan diterbitkan SPMKP dan dalam jangka waktu maksimal dua hari kerja akan diterbitkan SP2D. Sementara itu, belum diatur jangka waktu dari penerbitan SP2D ke transfer kelebihan pembayaran pajak.
Adapun SPMKP itu sendiri merupakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang merupakan surat perintah kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank operasional mitrakerja KPPN, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
Sementara itu, SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang merupakan surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPMKP atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).

Yunita Anwar

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: