MY Consulting Center

July 2, 2009

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Bagian I)

Filed under: Tax — Tags: , — MYCC @ 9:53 am

Seringkali kita sebagai Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan mengalami kesalahan dalam pemotongan atau pemungutan pajak, baik kita dari sisi pemotong dan pemungut maupun dari sisi kita yang dipotong atau dipungut pajak. Adapun jenis pajak tersebut dapat diantaranya PPN, PPh 21, PPh 23, dan lainnya. Lalu bagaimana mekanisme bagi kita sebagai Wajib Pajak untuk dapat memperoleh pengembalian pajak yang seharusnya tidak dipotong atau dipungut itu? Artikel ini akan membahas bagaimana tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut jika permohonan diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut. Pada artikel lanjutan (di bagian II), saya akan membahas bagaimana bila hal tersebut diajukan oleh pihak yang memotong atau memungut.
Adapun dasar hukum dari tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini diatur di dalam UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan, PMK No 188/PMK.03/2007, dan PMK No 190/PMK.03/2007.
Pajak yang salah dalam hal pemotongan atau pemungutannya tergolong dalam pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat 2 UU KUP. Di dalam pasal tersebut diterangkan bahwa setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penelitian atas kebenaran pembayaran pajak, SKPLB (Surat Keputusan Lebih Bayar) diterbitkan apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
Kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat terjadi dalam hal:
1. Terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang.
2. Terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak, yakni: pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya; maupun pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya tidak dipotong atau dipungut (bukan objek pajak)
Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memperoleh pengembalian atas pajak yang dimaksud adalah mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Permohonan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut, dengan catatan:
• Untuk PPh: sepanjang belum dikreditkan
• Untuk PPN dan/atau PPN BM: sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan.
Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak, maka Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut (point 2 di atas) wajib untuk melampirkan:
• Bukti pemotongan / pemungutan pajak yang asli.
• Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
• Alasan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
Adapun dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengajuan permohonan tersebut, DJP akan menerbitkan SKPLB setelah melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian, dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPLB akan diterbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja setelah SPMKP diterima; maka KPPN akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Sementara itu, tidak diatur di dalam PMK di atas berapa lama jangka waktu kelebihan pembayaran pajak akan ditransfer melalui Bank Mitra Kerja KPPN.

Yunita Anwar

About these ads

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Silver is the New Black Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: